Populer: Zulhas Puji Menkeu Purbaya; Anggaran Paket Ekonomi Rp 16,23 T

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memuji Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam persoalan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, menjadi salah satu berita populer di awal pekan ini.

Berita selanjutnya adalah mengenai paket ekonomi 2025 yang diluncurkan pemerintah. Berikut rangkumannya.

Zulhas mengatakan, dirinya dan sederet pejabat terkait, telah membicarakan masalah keuangan Kopdes Merah Putih selama kurang lebih 6 bulan, namun tak kunjung mendapatkan solusi.

Zulhas kemudian berkomentar soal pengakuan Purbaya sebagai menteri koboi. Menurutnya koboi ini berarti sesuatu yang positif.

“Hari ini Rakortas, kedatangan Menteri yang katanya koboi itu memang benar-benar koboi, tapi dalam artinya baik, positif. Kami berapa bulan berputar-putar, hari ini rapat setengah jam selesai, semua masalah KDMP terjawab soal uang. Peraturan rumit-rumit selama 6 bulan kita rumuskan itu, ternyata 1-2 hari bisa selesai,” tutur Zulhas di Kemenko Bidang Pangan, Senin (15/9).

Zulhas juga meminta Menkeu dan Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria, untuk mempercepat penyaluran pinjaman kepada Kopdes Merah Putih. Pemerintah belum merampungkan aturan soal pinjaman untuk modal operasional program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut meski koperasinya sudah diresmikan.

Anggaran Paket Ekonomi 2025 Rp 16,23 T

Pemerintah meluncurkan 8 Program Paket Ekonomi 2025 dengan total anggaran mencapai Rp 16,23 triliun. Program ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta mempercepat akselerasi pembangunan di berbagai sektor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, program paket ekonomi 2025 merupakan hasil pembahasan dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini? Yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9).

Program pertama adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun setelah kelulusan. Program ini menargetkan 20 ribu peserta yang akan ditempatkan di sektor industri dengan uang saku setara upah minimum sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama enam bulan.

Kedua, pemerintah memperluas kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.

Ketiga, program bantua...