Jaksa Agung AS Perintahkan Investigasi Besar Dugaan Rekayasa Intelijen Era Obama soal Rusia

Jaksa Agung Pam Bondi memerintahkan pembentukan dewan juri menyelidiki dugaan rekayasa intelijen era Obama terkait Rusia.(Media Sosial X)

JAKSA Agung Amerika Serikat, Pam Bondi, telah memerintahkan jaksa federal untuk memulai penyelidikan dewan juri atas tuduhan sejumlah pejabat di pemerintahan Obama merekayasa intelijen terkait campur tangan Rusia dalam pemilu AS 2016. Informasi ini disampaikan sumber yang mengetahui langsung perkembangan tersebut kepada CNN.

Dewan juri ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat panggilan dan membuka penyelidikan pidana terkait dugaan baru sejumlah pejabat Partai Demokrat mencoba mencemarkan nama baik Donald Trump selama kampanye 2016, dengan tuduhan palsu bahwa tim kampanyenya bekerja sama dengan pemerintah Rusia. Dewan juri juga dapat mempertimbangkan dakwaan, tergantung keputusan Departemen Kehakiman (DOJ).

Langkah ini muncul menyusul rujukan dari Direktur Intelijen Nasional (DNI), Tulsi Gabbard, yang pada Juli lalu mendeklasifikasi sejumlah dokumen yang, menurutnya, melemahkan kesimpulan pemerintahan Obama bahwa Rusia mendukung Trump untuk mengalahkan Hillary Clinton.

Gabbard bahkan meminta DOJ menyelidiki mantan Presiden Barack Obama. Di samping para pejabat tinggi di pemerintahannya atas dugaan konspirasi.

Tak lama setelah permintaan tersebut, Bondi mengumumkan pembentukan tim khusus atau "strike force" oleh DOJ untuk menilai bukti yang dirilis Gabbard. Ia juga mengevaluasi langkah hukum lanjutan yang mungkin diambil berdasarkan pengungkapan tersebut.

Sementara itu, laporan CNN menyebut klaim Gabbard menyimpangkan temuan komunitas intelijen tentang campur tangan Rusia dalam pemilu 2016. Meskipun Gabbard berpendapat tujuan Rusia saat itu adalah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap demokrasi Amerika, bukan membantu Trump, dokumen yang ia ungkap tidak menggugurkan kesimpulan utama pemerintah AS pada 2017: Rusia melakukan kampanye pengaruh dan peretasan untuk menjegal kemenangan Hillary Clinton. (CNN/Z-2)