TKA untuk Ketimpangan Digital Rural

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Tati, S.Pd., MPA, Akademisi/ Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta) [email protected]

Desa rural terus menjadi pembahasan penting dalam diskursus administrasi publik, salah satunya untuk langkah pencapaian pendidikan yang inklusif. Sebab, integrasi AI untuk pembelajaran personalisasi dipelosok menjadi bagian dari pencapaian pendidikan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan tidak lagi cukup dinilai dari niat baiknya, melainkan sejauh mana mampu membaca dan menjawab ketimpangan struktural antara desa urban dan rural; baik dari akses – listrik, internet, perangkat belajar, kapasitas guru, dan lainnya.

Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 hadir di tengah situasi tersebut. Hasil TKA yang diumumkan 23 Desember 2025 lalu, dan sertifikat yang mulai didistribusikan Januari 2026 bukan sekadar angka capaian akademik, tetapi potret kualitas pendidikan nasional. Pertanyaannya bukan lagi apakah nilai TKA tinggi atau rendah, melainkan sejauh mana desa dan elektoral terkait lainnya menjadikan hasil TKA sebagai instrumen kebijakan berbasis data yang membuka peluang transformasi pendidikan desa.

Tantangan Pendidikan Rural

Secara konseptual, TKA lahir untuk mengisi kekosongan penilaian terstandar pasca-penghapusan Ujian Nasional. Di banyak negara, asesmen nasional justru diperkuat setelah pandemi sebagai alat diagnosis, bukan hukuman. Studi diagnostic assessment oleh Black & Wiliam (2023) dalam artikelnya “Classroom Assessment and Pedagogy: Revisiting Formative Assessment in Post-Pandemic Education” menekankan bahwa asesmen nasional yang bersifat formatif mampu membantu negara memetakan ketimpangan wilayah secara presisi. TKA, dengan sifat sukarela dan non-kelulusan, sejalan dengan pendekatan ini.

Namun, tantangan utama muncul di wilayah rural. Ketimpangan digital membuat asesmen berbasis komputer rawan dipersepsikan tidak adil. Meski demikian, pelaksanaan TKA 2025 menunjukkan adaptasi kebijakan yang patut dicatat, seperti penggunaan mode semi-offline, dukungan pemda dalam penyediaan listrik dan jaringan, serta fleksibilitas teknis di daerah blank spot. Pengalaman ini menekankan masalah utama bukan pada asesmennya, tetapi pada kesiapan ekosistem pendidikan desa yang selama ini tertinggal.

Sehingga pada titik ini, TKA justru membuka data penting yang selama ini tersembunyi. Nilai rendah Matematika dan Bahasa Inggris di banyak daerah rural bukan cerminan kegagalan siswa semata, melainkan akumulasi ketimpangan akses belajar. Jika dibaca dengan perspektif kebijakan, TKA menjadi “alarm awal” untuk intervensi yang lebih tepat sasaran, bukan stempel kegagalan bagi sekolah desa.

Belajar dari Praktik Negara Lain

Pengalaman internasional menunjukkan asesmen nasional dapat menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan bila diikuti kebijakan yang berkelanjutan. Finlandia misalnya, melalui dokumen kebijakannya, “Finnish National Agency for Education – National Assessment of Learning Outcomes” menggunakan National Sample-Based Assessment bukan untuk pemeringkatan sekolah, tetapi untuk mendeteksi kesenjangan antar wilayah. Data asesmen menjadi dasar alokasi sumber daya tambahan ke sekolah rural, termasuk dukungan guru dan teknologi belajar.

Di Korea Selatan, National Assessment of Educational Achievement pasca-pandemi dikombinasikan dengan investasi besar pada digital learning centers di wilayah non-metropolitan. Menurut artikel Reducing Educational Inequality Through AI-Supported Adaptive Learning Systems (Kim et al., 2024), integrasi data asesmen dengan teknologi pembelajaran adaptif berbasis AI berhasil memperkecil kesenjangan capaian akademik desa-kota dalam waktu relatif singkat.

Kemendikdasmen melalui TKA menitikberatkan pada misi yang sama, meski dengan tantangan geografis yang jauh lebih kompleks. Perbedaannya terletak pada analisis kebijakan lanjutan. Tanpa intervensi berbasis data TKA, asesmen nasional berisiko berhenti sebagai laporan tahunan. Sebaliknya, bila TKA dijadikan dasar penguatan infrastruktur digital desa, pelatihan guru, dan model pembelajaran hibrida, maka ia dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan pendidikan.