Kasus Korupsi di LPEI, KPK Sita Areal Konsensi Tambang Senilai Rp1,6 Triliun

Ilustrasi.(Greenpeace.)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita areal konsensi Batu Bara seluas 1.500 hektare. Aset itu diambil sementara terkait kasus dugaan rasuah pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Dengan estimasi nilai aset sekitar USD100 juta atau sekitar Rp1,6 triliun,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (29/8).

Aset itu berkaitan dengan kasus dugaan rasuah di LPEI dengan klaster PT SMJL dan PT MAS. Areal konsensi itu milik PT Kalimantan Prima Nusantara (KPN).

“Penyitaan ini dibutuhkan untuk pembuktian dalam proses penyidikan perkara ini, sekaligus langkah awal dalam optimalisasi pemulihan keuangan negara,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menahan pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS) Hendarto (HD) pada Kamis, 28 Agustus 2025. KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.

Hendarto terseret klaster korupsi berupa kredit LPEI di SMJL dan MAS. Negara merugi Rp1,7 triliun dalam perkaranya.

KPK sudah menyita sejumlah aset untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus ini. Namun, belum menyentuh setengah dari kerugian negara yang dibuat oleh Hendarto.

Dalam kasus ini, Hendarto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Can/P-3)