Transisi Penyelenggaraan Haji, Amphuri Ingatkan Jangan Abaikan Timeline dari Arab Saudi

Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman M Nur.(Dok. BPKH)

PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman M Nur mengatakan bahwa langkah ini sebagai keputusan politik yang sudah ditetapkan dan patut dihargai.

Namun, ia mengingatkan agar proses transisi ini tidak mengabaikan ketatnya jadwal atau timeline yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

"Ini adalah realita politik yang ada dan sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Kami melihat bahwasannya ini adalah sebuah keputusan yang cukup baik, namun perlu untuk diperhatikan, jangan sampai masa transisi ini tidak sejalan dengan target Saudi dengan timeline-nya," kata Firman, di Jakarta, Jumat (1/8).

Ia menjelaskan bahwa Arab Saudi sudah memulai tahapan proses haji sejak 26 Juli lalu. Tahap penting selanjutnya akan berlangsung pada 9 hingga 23 Agustus 2025, yaitu fase pengambilan lokasi strategis seperti Arafah dan Mina. Lokasi-lokasi tersebut pun sangat krusial, terutama bagi jamaah haji khusus.

"Kalau kita tidak memenuhi tahapan tersebut, lokasi yang sudah kita miliki akan lepas dan bisa diambil siapapun. Tentu ini akan menjadi kendala, khususnya kepada jamaah haji khusus, untuk mendapatkan lokasi yang menjadi favorit dan menjadi target seluruh negara,” jelas Firman.

Ketatnya Tenggal Waktu

Firman juga menyoroti ketatnya tenggat waktu yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Ia mengingatkan bahwa jika Indonesia gagal memenuhi jadwal yang ditentukan, visa dan kuota haji bisa saja dihentikan.

Ia mencontohkan, insiden tersebut sempat terjadi pada tahun lalu, di mana 67 ribu jamaah dari sejumlah negara gagal berangkat karena tidak mengikuti timeline yang telah ditetapkan.

"Saudi Arabia sudah mengingatkan kalau kita tidak mengikuti sesuai timelinenya yang ada, proses penyelesaian kuota haji atau visa haji akan dihentikan," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tenggat akhir pengajuan visa haji tahun ini ditetapkan pada 1 Syawal, dua bulan lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memperkuat urgensi agar proses transisi kelembagaan antara Kemenag dan BPH dilakukan secara sinergis dan cepat.

"Semoga dengan masa transisi ini atau masa peralihan ini, BPH dan kementerian dapat melakukan sinergi dan kami selalu mendorong agar kita mampu untuk memenuhi dengan timelinenya yang sudah ditetapkan," ucapnya.

RUU Haji dan Umrah

Lebih lanjut, terkait dengan pembahasan RUU Haji dan Umrah yang sedang berjalan di DPR saat ini, Firman mengatakan bahwa pembahasan RUU tersebut silahkan saja berjalan karena merupakan bagian dari proses politik. Namun, kepastian pelayanan kepada jamaah juga harus tetap menjadi fokus utama negara.

Firman pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR, untuk mendukung secara penuh baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan.

Hal ini penting agar proses persiapan ibadah haji tahun 2026 bisa berjalan lancar dan sesuai dengan arahan dari pemerintah Saudi Arabia.

"Jadi sinergi itu penting, karena yang kita perjuangkan adalah kemaslahatan umat dan harapan umat yang sudah terjadwal untuk berangkat tahun ini," tuturnya. (H-3)