Koperasi Perikanan Perlu Diperkuat untuk Mengentaskan Kemiskinan Nelayan

Rapat konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (30/7).(Dok KNTI)

SEBANYAK 50 Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (30/7). Konsolidasi ini dihadiri Ketua Umum DPP KNTI dan Asdep Kemenko Pangan RI, Staf Ahli Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Koperasi Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, serta media dan jaringan perguruan tinggi, dan CSO pegiat perikanan di Kota Batam.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyatakan bahwa Konsolidasi Koperasi KNTI se-Sumatra ini dimaksudkan untuk menajamkan visi dan strategi memperkuat peran kunci koperasi perikanan di basis-basis KNTI agar lebih besar perannya dalam pembangunan wilayah pesisir, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan dan masyarakat pesisir. Menurut Dani, pertemuan ini juga sangat penting untuk bertukar informasi, pengalaman, dan meningkatkan kapasitas pengurus koperasi untuk membangun strategi bersama termasuk melihat peluang-peluang usaha. Bagi KNTI, koperasi merupakan pilihan rasional bagi nelayan kecil untuk membangun kekuatan bersama dan tolong-menolong di tengah ancaman sistim ekonomi kapitalisme yang mengeksploitasi dan memiskinkan nelayan kecil di Indonesia.

"Nelayan kecil dan tradisional di Indonesia, khususnya Sumatra termasuk Kepulauan Riau, merupakan produsen pangan perikanan utama di Indonesia. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi laut dan pesisir yang sangat besar dan diharapkan koperasi perikanannya dapat berfungsi optimal memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, yaitu nelayan dan masyarakat pesisir," tegas Dani. 

Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Keduanya membuka peluang bagi nelayan dan masyarakat pesisir terutama koperasi nelayan terlibat aktif dalam ekosistem ini, terutama mereka bekerja sebagai nelayan, pembudi daya ikan, maupun pengolah hasil perikanan. Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi instrumen menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi nelayan, seperti kemudahan akses BBM subsidi, peningkatan kualitas hasil perikanan dan kelautan melalui keberadaan rantai dingin (cold chain), akses pasar, serta infrastruktur perikanan lainnya. Namun demikian tidak boleh mengabaikan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Membangun masyarakat pesisir dan nelayan yang berdaya dan mandiri. 

Bersamaan dengan konsolidasi ini diselenggarakan pelatihan dan diskusi terkait penguatan koperasi perikanan di Indonesia dengan mengundang sejumlah narasumber dan ahli koperasi. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta memahami tata cara pengelolaan bisnis secara berkelanjutan, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfataan sumber daya perikanan dan kelautan yang ada di setiap wilayah, tetapi tetap mengedepankan kelestarian lingkungan, termasuk memperkuat resiliensi nelayan terhadap dampak perubahan iklim.

Hal senada disampaikan oleh Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Perikanan Kemenko Pangan Cahyadi Rasyid. Ia menegaskan bahwa nelayan memiliki peranan signifikan dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan berharap KNTI dapat menjadi ekosistem enabler yang memastikan terwujudnya kesejahteraan nelayan melalui usaha-usaha rakyat seperti koperasi nelayan. 

Pertemuan ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan dibawa oleh masing-masing ketua DPD dan Koperasi di setiap daerah untuk terus memperkuat koperasi, menjaga kekompakan dan saling berbagi informasi dan potensi peluang permodalan dan pasar. Para peserta juga menyepakati untuk membangun suatu jaringan koperasi perikanan yang lebih kuat secara nasioal yang bertugas untuk memperluas jaringan, informasi, dan mendorong akses peningkatan kapasitas usaha dan sumber daya manusia para pengurus dan anggota koperasi. (RO/I-2)